Pembangunan Ekonomi dan Terancamnya: Kritik dan Kajian terhadap Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015

 

Indonesia mengalami kemajuan. Pemerintah Indonesia merasa perlu mengembangkan rencana jangka panjang yang diharapkan dapat menghasilkan terobosan pembangunan ekonomi karena kemajuan industri dan infrastruktur negara tersebut lamban. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa logika dan aplikasi MP3EI bermasalah.

Tidak ada sumber daya kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah yang memadai untuk mendorong MP3EI yang digerakkan oleh pihak ketiga, yang bergantung pada logika pasar. Karena kekurangan kemampuan, pemerintah menyerahkan pengelolaan sumber daya seperti lahan, sumber air, dan hutan kepada sektor swasta. Akibat perebutan sumber daya antara warga kecil dan pihak swasta pemilik modal, konflik antara warga dan pihak swasta muncul di berbagai lokasi proyek MP3EI.

MP3EI didasarkan pada logika dan ruang waktu jaman Orde Baru, ketika kekuasaan dan desain pembangunan terpusat. Seringkali, desain MP3EI top down tidak sesuai dengan desain pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang/Tata Wilayah. Ini menyebabkan kekacauan di level birokrasi daerah, yang membuat MP3EI terlihat di luar konteks desentralisasi pasca reformasi Indonesia.

Kritik terhadap MP3EI kuat. Masyarakat sipil menganggap MP3EI sebagai "surat undangan" pemerintah kepada pihak swasta untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara masif demi pembangunan dan akselerasi. Namun, tidak banyak penelitian kritis dan berbasis bukti tentang kebijakan ini. Buku berjudul "Pembangunan Ekonomi dan Terancamnya"

 

Judul Kitab	Pembangunan Ekonomi dan Terancamnya: Hak Dasar Masyarkat
Penulis	Wiko Saputra
Jumlah Halaman	205
Tahun	2014
Penerbit	Perkumpulan Prakarsa
Bahasa	Indonesia
Ukuran file	9,70 MB
Link Download

 

Location:

Share :